Informasi Kegiatan kpJabar

 

 

 

Komunitas Peduli Jawa Barat -kpJabar

 

 

 

pRoFiLe Kelompok Belajar Informal  AHAD  (kbi AHAD)

 

kbi merupakan singkatan dari Kelompok Belajar Informal, suatu kelompok belajar di luar sekolah formal dalam artian kepedulian warga akan pentingnya inti sari pendidikan dan perilaku baik terutama untuk anak-anak dari kelompok masyarakat yang termarjinalkan dalam mencapai dan menampilkan pola budi pekerti dalam budaya local dan pemahaman dasar agama Islam secara sederhana dan praktis.

 

Kami menamakan Kelompok Belajar Informal  A H A D , karena sementara ini secara rutin dilaksanakan setiap hari ahad atau minggu, dengan catatan ada hari lain sebagai tambahan terutama dalam kelompok yang tergabung untuk kegiatan keterampilan.

 

Latar belakang dari terbentuknya kelompok belajar informal “AHAD” ini terutama karena sering berkumpulnya kelompok anak-anak dari pemukiman dan bermain di daerah perumahan yang terkadang melakukan kegiatan bermain dan dalam berkomunikasi sering mengganggu dan berakibat pada  terjadi perselisihan faham dengan anak-anak maupun dari warga lingkungan setempat dari perumahan tempat mereka bermain.

 

Melihat kondisi tersebut kami dari kpJabar yang kebetulan lokasi kami berada di daerah tersebut melakukan pendekatan dengan warga terdekat dan yang peduli untuk mencari jalan terbaik bagi kegiatan bermain anak-anak tersebut.

 

Dalam tahap awal kami melakukan pendataan dan pengumpulan anak-anak tersebut yang kami kordinir dengan cara melakukan kegiatan di lapangan yang ada di daerah kami dengan melibatkan warga yang peduli secara rutin dan memberi bimbingan terutama dalam pemahaman budi pekerti sebagai tahap awal.

 

Kegiatan tersebut ternyata menarik perhatian dari anak-anak lainnya sehingga jumlahnya semakin hari semakin bertambah, atas dasar itu maka kami berembug dan kebetulan lokasi rumah salah seorang warga dan juga aktif dalam kegiatan sosial mempunyai halaman belakang yang luas, kemudian kegiatan tersebut dialihkan ke halaman tersebut,  ditertibkan secara bertahap dan mulai membagi mereka dalam kelompok agar lebih mudah dalam melakukan program kegiatan.

 

Kesimpulan sementara dan sederhana yang bisa diambil dari kelompok tersebut ternyata pada umumnya dan sebagian besar anak-anak tergolong pada tingkat ekonomi kurang mampu , masih bersekolah  ,  orang tua tidak lengkap, dan hal lainnya yang menjadi penyebab mereka berkegiatan di luar rumah tetapi pada kegiatan sehari-harinya lebih banyak waktu luang dengan bermain tanpa tujuan daripada waktu untuk bersekolah atau belajar dan waktu itulah yang coba kami manfaatkan untuk membantu mereka lebih mengerti tentang pentingnya pendidikan terutama dalam penanaman ahlak dan budi pekerti yang baik dengan menggunakan cara komunikatif, edukatif dengan pendekatan persuasive.

 

kbi “AHAD” hanyalah identitas nama sebagai pengingat, tetapi kami lebih mengutamakan pada visi tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi usia sekolah dan ahlak budi pekerti serta adat istiadat dan budaya daerah, terutama untuk kelompok tidak mampu dan termarjinalkan, dan hal ini sesuai dengan visi kpJabar secara umum khususnya dalam bidang pendidikan.

 

Perjalanan kami masih panjang dan memerlukan perhatian dan kepedulian yang lebih tinggi, karena pada saat ini  sudah mencapai jumlah 82 (delapan puluh dua) anak didik yang kami kelola secara swadaya murni dengan segala keterbatasannya tanpa mengurangi akan semangat dan harapan.

 

Ini sebagai informasi dan profile awal sebagai pengenalan, karena selama ini pula kami masih melakukan fasilitasi dan monitoring pada anak putus sekolah, atau wajib belajar yang belum tersentuh untuk kami fasilitasi untuk pelaksanaannya dalam bidang pendidikan terutama wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

 

 Oktober 2012

kegiatan rutin

 

 

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Informasi Kegiatan kpJabar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULASAN , mengenai KCR (Kredit Cinta Rakyat)

 sebagai Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Bank Jabar Banten -bjb

 

 

Pemerintah Republik Indonesia berdasar pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau Badan Usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki omzet penjualan pertahun paling tinggi Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

 

 Pemerintah Kota Bandung berdasar pada Peraturan Daerah No 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki omzet penjualan pertahun paling tinggi Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

 

 

 

Mengenal kelompok usaha khususnya di Jawa Barat, menurut pengamatan kami ada kelompok pelaku usaha yang berjumlah besar tetapi tidak termasuk pada skala kelompok tersebut di atas dan kami istilahkan sebagai Kelompok Usaha Sangat Kecil atau USK (lebih kecil dari Mikro Kecil menurut ukuran Bank), dan tidak termasuk pada aturan tersebut di atas mengenai kelompok usaha, yang mungkin mendekati adalah tentang penghasilan pertahun paling tinggi  Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), berarti sejumlah Rp.2.500.000. per bulan.

 

Di Indonesia jumlah pelaku usaha menengah dan mikro kecil menurut beberapa penelitian mencapai 52 juta orang, setara kurang lebih 20% jumlah penduduk Indonesia, dan berpotensi  tiap tahun terus meningkat.

 

Dengan potensi itu, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro, tetapi sampai saat ini kelompok  ini tidaklah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena pada umumnya usaha mereka selalu ada pada posisi survive atau terkadang hanya menjadi penonton di pinggir lapangan.

 

Data BPS, di Indonesia per-Agustus 2011 terdapat 7,7 Juta orang peganggur (6,56%), sedang jumlah angkatan kerja mencapai jumlah 117,4 juta orang.

 

Khusus Provinsi Jawa Barat tercatat pengangguran sebanyak 19.356.624 orang (http:/www.pikiran-rakyat.com/node/14758).

 

Usaha Mikro dan Kecil yang selama ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) Jawa Barat, dan menyerap tenaga kerja hampir 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total pekerja (Bab I.Umum, Penjelasan atas Peraturan DaerahProvinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil).

 

Dalam hal pelaku usaha,  sehubungan dengan penyaluran Kredit Cinta Rakyat atau KCR yang diluncurkan oleh Bank bjb, dikenal istilah Pelaku Usaha Menengah dan Mikro Kecil atau dikenal dengan singkatan KUMMK (Kelompok Usaha Menengah dan Mikro Kecil).

 

Alokasi dana KCR berawal dari realisasi janji Gubernur Provinsi Jawa Barat pada waktu kampanye Pemilihan Gubernur untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah khususnya untuk usaha mikro dan kecil.

 

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang diundangkan di Bandung pertanggal 21 September, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 07 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diundangkan di Bandung pertanggal 22 November 2011 yang intinya menunjuk Bank bjbsebagai Bank Pelaksana Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah 165 M, dan terwujudlah Kredit Cinta Rakyat sebagai salah satu produk dari Bank bjb.

 

Program KCR yang diluncurkan pada tanggal 12  Desember 2011 ini menurut data sampai tanggal 16 Juli 2012 (data Bank bjb), baru terealisasi kurang lebih Rp.20,8 M dari total dana yang tersedia sebesar Rp. 165 M, berarti  masih terdapat kurang lebih Rp. 144,2 Miliar belum termanfaatkan dan tersalurkan (Rakor Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Mikro Kecil Provinsi Jawa Barat, Hotel Mitra, Bandung 17 Juli 2012).

 

Kelompok Usaha Sangat Kecil atau USK (istilah kpjabar  untuk golongan pelaku ekonomi termarjinalkan atau terpinggirkan), adalah juga pelaku ekonomi yang harus kita akui keberadaannya secara resmi, menurut kami kelompok ini mempunyai sistim ketahanan ekonomi yang cukup unik dan sangat heterogen, sampai saat ini kelompok inilah yang jarang tersentuh lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan resmi lainnya.

 

Keberadaan kelompok usaha ini sudah jadi konsekuensi dari lambannya pertumbuhan kelompok usaha Makro (besar) yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan angkatan kerja, ini berdampak pada kurangnya penyerapan angkatan kerja sehingga jalan keluarnya adalah terciptanya lapangan kerja di sektor informal (mikro atau USK) untuk bertahan hidup.

 

Kalangan perbankan seperti menutup mata tentang keberadaan kelompok ini, karena  dianggap sebagai kelompok usaha high risk, non profitable, unbankable, not visible dan dianggap tidak seimbang antara credit cost dengan jumlah kredit yang diberikan.

 

 

Ciri-ciri pelaku usaha sangat kecil (USK) :

 

  •  Mempunyai kapasitas modal tidak melebihi 10 juta, biasanya terdiri dari tabungan,modal keluarga, saudara atau pinjaman tetangga (arisan), sehingga rentan pada krisis.
  • Tenaga kerja sekitar 2-5 orang dan umumnya merupakan anggota keluarga
  • Tidak memiliki izin usaha
  • Umumnya tidak memiliki pendidikan yang memadai atau rendahnya tingkat pendidikan.
  • Banyak diantaranya tidak mempunyai agunan.
  • Lekat dengan budaya dan kultur kedaerahan.
  • Tidak mempunyai catatan pembukuan yang baik.
  • Melakukan kegiatannya umumnya di sekitar mereka tinggal.
  • Dominan dilakukan oleh kaum perempuan.
  • Peralatan yang digunakan adalah seadanya, terkadang mempergunakan peralatan rumah tangga mereka sehari hari.
  • Legalitas kependudukan seringkali menjadi masalah (banyak kaum urban).
  • Sifat usaha dominan hanya untuk bertahan hidup (how to survive).
  • Jenis usahanya antara lain ; warung kelontong, warung nasi, kaki lima, eceran, pedagang gerobak keliling/mangkal (mie baso, gorengan, minuman dll),  jasa konveksi (jahitan), usaha sablon, salon, bengkel, servis computer, counter pulsa dan lainnya.

 

Kelompok seperti ini mempunyai dinamika yang kental, paling menonjol adalah  problematika social yang mendominir sifat usaha mereka sehingga menjadi  sangat rentan pada kesulitan ekonomi dan persoalan kehidupan sehari-hari dan menjadi sasaran empuk para rentenir yang terkadang berkedok koperasi simpan pinjam atau bank keliling.

 

Hal inilah yang menjadi kendala utama tidak tersentuhnya USK ini oleh perbankan konvensional apalagi bank umum seperti Bank bjb, padahal mempunyai potensi besar dari segi kwantitas namun tidak memadai dalam kwalitas (dalam arti pemahaman tentang pebankan).

 

Menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya untuk bisa mengurai benang kusut ini, kami dari kpjabar meyakini bahwa melalui Investasi Daerah Pemerintah Jawa Barat ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasinya.

 

Belajar dari pengalaman tentang berbagai bantuan yang diluncurkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman bergulir menurut pengamatan kami belum mencapai hasil yang diharapkan, bahkan cenderung salah kaprah dalam pelaksanaan terutama di tingkat bawah (pelaksana lapangan).

 

Berbagai bantuan tersebut seakan seperti raib ditelan bumi, dan ironisnya dari Pemerintah sendiri tidak pernah melakukan studi dan analisa pada permasalahan tersebut, hal ini selalu terjadi berulang, dan yang sangat disayangkan kembali masyarakat atau warga penerima bantuan atau pinjaman yang menjadi kambing hitam kegagalan tersebut.

 

Diperlukan satu keinginan kuat dari berbagai pihak untuk secara bersama melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup khususnya pada kelompok USK ini di Jawa Barat.

 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 57 Tahun 2011, mengamanatkan pada Dinas terkait khususnya Bank bjbuntuk melaksanakan apa yang menjadi pesan dan esensi yang tertuang, utamanya bagaimana mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

 

Harapan kami bahwa Dana Investasi Daerah Provinsi Jawa Barat yang dititipkan di Bank bjbini mempunyai misi, dalam arti menjadi tanggung jawab moral tentang bagaimana sebagai bank daerah harus mempunyai kepedulian dan kepekaan tentang warga di daerahnya tidak hanya sekedar mengejat profit ini sesuai tentang bagaimana kearifan local sebuah lembaga daerah diaplikasikan secara nyata  di daerahnya.

 

Hal ini berbeda dengan artian Corporate Social Responsbility (CSR) yang dilaksanakan oleh Bank bjbselama ini,tetapi lebih kepada bagaimana Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat melalui Bank bjbmembekali suatu Modal Sosial pada warganya, yang menurut kami akan lebih berarti bilamana bantuan CSR Bank bjbdirealisasikan dalam Program Pendampingan pada USK, tentang bagaimana mereka untuk menjadi bankable apalagi bank minded (Bab IX. Pasal 19 Peraturan Gubernur Jawa Barat No 07 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat)

 

 Ada perbedaan yang sangat mendasar pada KCR dengan produk Bank bjblainnya yaitu dalam alokasi dana dan kekhasan sasaran artinya mempunyai makna yang esensial dalam  menginterprestasikan tentang tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2011, untuk itulah diperlukan perlakuan khusus dalam penyaluran agar sesuai maksud dan tujuan tidak hanya merujuk pada regulasi perbankan saja.

 

USK dihubungkan dengan KCR seharusnya menjadi sasaran prioritas, tetapi sampai saat ini belum tersentuh, ada masalah mendasar yang harus terlebih dulu dilakukan pembenahan dan persiapan.

 

Sosialisasi, Pembinaan Usaha, Monitoring dan Evaluasi harus menjadi Program Wajib menjadi suatu Sistim Pendampingan khususnya untuk USK sebagai tahapan pertama sebelum kelompok ini bisa menerima KCR atau produk perbankan lainnya,

 

Program ini menjadi wajib dilaksanakan terlebih dulu oleh Bank bjb sebagai Bank Pelaksana Investasi Daerah Provinsi Jawa Barat bilamana akan menuju terhadap esensi dari  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2011 tercapai secara optimal dan di sisi lain tanpa melanggar regulasi perbankan pada umumnya.

 

Besar harapan bahwa bilamana semua fihak yang terlibat dalam Investasi Daerah Provinsi Jawa Barat, berniat untuk mewujudkan dan merealisasikan akan apa yang menjadi tujuan utama dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Jawa No 57 Tahun 2011 ini, tepat guna, tepat sasaran, maka akan membangun kekuatan landasan perekonomian yang kuat di tingkat warga yang termarjinalkan selama ini, dan  secara langsung akan memperkuat perekonomian makro Jawa Barat menjadi lebih baik.

 

 

 

Bandung, Juli 2012

 

Yodi m.Sastrakusumah

 

Koordinator  kpjabar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | 2 Komentar

PEMERIKSAAN – REFRAKSI MATA

PEMERIKSAAN - REFRAKSI MATA

Dalam program Pemeriksaan Mata dan Kacamata Gratis untuk Sekolah Dasar

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

Kegiatan Bakti Sosial Pemeriksaan Mata Gratis

Kegiatan Bakti Sosial Pemeriksaan Mata Gratis

Dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di Kota Bandung

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

ARTIKEL

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Komunitas Peduli Jawa Barat (KpJabar) 

Komunitas Peduli Jawa Barat  (kpjabar)  merupakan sekelompok warga Jawa Barat yang mempunyai kesamaan pandang dan nilai dengan segala kemampuan yang ada untuk bisa terlibat secara langsung dengan cara memberi masukan, opini, solusi, kontribusi pemikiran, serta pembinaan pada masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara langsung.

Komunitas ini hadir untuk merespon kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  yang telah tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2013. kpjabarmencoba untuk merespon permasalahan di masyarakat dengan melakukan analisis dari bawah ke atas (bottom up). Komunitas  bergerak dari masyarakat tingkat bawah, dengan asumsi bisa mendapatkan data dari sumber utama (data primer), yang dimulai dari proses identifikasi, menyusun rencana, melaksanakan,  melakukan monitoring dan evaluasi yang semuanya melibatkan unsur masyarakat sebagai pelaku.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kpjabar menjumpai fenomena  mengenai rendahnya kepedulian masyarakat dalam merespon kebijakan pembangunan daerah, hal ini mengemuka karena:

1.    Rendahnya pemahaman masyarakat (tingkat pendidikan rendah, RLS 2011: 8.20 th.)  dalam menginterpretasikan kebijakan pembangunan daerah yang melangit”;

2.    Kurang tertanamnya rasa ingin tahu mengenai manfaat pembangunan, sehingga memandang pembangunan hanya sebagai  kewajiban pemerintah saja;

3.    Tidak ada inisiatif untuk memelihara dan merawat hasil pembangunan (careless), apalagi mengembangkannya;

4.    Program-program pembangunan kurang berpihak kepada masyarakat luas, yang   diduga terdapat kepentingan lain;

5.    Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang “setengah hati”.

            Eksistensi KpJabar sampai saat ini berjalan dan dibangun karena adanya saling peduli satu sama lain, kesamaan interaksi sosial dalam dimensi fungsional kemasyarakatan secara sederhana dan berjalan secara bottom – up. Sebagai komunitas  yang bersifat independen dan berbasis murni masyarakat, telah terbentuk jaringan dengan berbagai pihak, baik dengan Organisasi Pemerintah Daerah  (OPD) Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun dengan pihak Swasta/Pengusaha, Kelembagaan dalam Masyarakat (formal dan non formal), Kelompok Peduli di beberapa Kabupaten/Kota  Jawa Barat. Serta tengah membangun komunikasi lintas provinsi,  hal ini dilakukandalam rangka perluasan jaringan untuk bertukar informasi dengan komunitas lainnya.

Berdasarkan pengalaman beraktivitas di masyarakat, kpjabar mampu memahami permasalahan mendasar mengenai angka kemiskinan masyarakat Jawa Barat yang selama ini yang sulit turun. Serta hal lainnya menyangkut data-data dasar yang belum terungkap melalui statistik resmi yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Atau mengenai peningkatan taraf hidup yang relative rendah, kesulitan dalam berusaha, kebijakan pembangunan yang tidak direspon oleh masyarakat. Dalam pengelolaaan data,telah terkompilasidata-dataperencanaan jangka menengah per-Kelurahan se Kota Bandung versi PNPM-Mandiri Perkotaan, PJM Tingkat Kota versi PNPM-Mandiri Perkotaan, PJM Kelurahan-Kecamatan versi P2KB, Program Perumahan Kumuh untuk Kemenpera RI, Program Koperasi dan KUMKM serta beberapa program lain, yang langsung maupun bersifat kemitraan (chanelling).

Aktivitas lainnya yang telah dilakukan adalah; pembenahan manajemen pada produsen minyak akar wangi/Vetiver Oil di Samarang  Kabupaten Garut, inventarisasi dan pembinaan ternak domba Garut dalam rangka investasi dan pemasaran di Sukarame, Kabupaten Garut, menjembatani kemitraan antara beberapa koperasi di Kota/Kabupaten di Jawa Barat, pembinaan petani jagung untuk pengolahan pakan ternak yang akan dicoba untuk bermitra dalam pembinaan tehnik bersama LIPI dan di Kota Bandung tengah melakukan sosialisasi Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PMPK) dengan sasaran dalam bidang ekonomi produktif dan kreatif untuk masyarakat tidak mampu versi PNPM, dan hal lainnya menyangkut berbagai sektor dan bidang.

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Komunitas Peduli Jawa Barat – KpJabar

Komunitas Peduli Jawa Barat - KpJabar

LAMBANG KpJabar

Gambar | Posted on by | Meninggalkan komentar

Permasalahan Kemiskinan di Kota Bandung

Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Latar Belakang
Mengacu pada batasan garis kemiskinan yang digunakan BPS, Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Tahun 2008 sebanyak 82.432 KK atau sekitar 13.21 % dari Jumlah penduduk Kota Bandung. Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, maka jumlah penduduk miskin di Kota Bandung adalah sebesar 2.81 % dari jumlah penduduk miskin provinsi Jawa Barat. Indikator yang erat kaitannya dengan kemiskinan adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Intervensi kebijakan dalam hal menaikkan IPM dari indikator diatas secara simultan akan memberikan penyelesaian yang lebih memungkinkan masyarakat lebih sejahtera. Keterkaitan peran antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang bukan hanya pada dataran kebijakan, tapi implementasi yang jelas dalam hal keterpaduan/terkoordinasi dan sinergitas akan menciptakan pelayanan terhadap warga miskin menjadi lebih efisien, trasnparan dan akuntabilitas.
Penanggulangan Kemiskinan
adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi denngan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah
Upaya Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan.
Upaya ini ditujukan:
1. Untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Untuk membuat masyarakat miskin berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan.
Upaya pemberdayaan masyarakat miskin mendudukkan masyarakat miskin subjek dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan.Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) disertai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

kbi AHAD sedang berkegiatan

 kbi AHAD sedang berkegiatan

Photo Caption

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar